Ekspor Benih Lobster Distop, Setelah Edhy Prabowo Ditetapkan Tersangka

Market News
Fahmi Abidin
Kamis, 26 November 2020 15:15 WIB
Terkait kasus korupsi ekspor benih lobster, KPK telah resmi menetapkan Menteri KKP Edhy Prabowo sebagai tersangka.
Ekspor Benih Lobster Distop, Setelah Edhy Prabowo Ditetapkan Tersangka. (Foto: Ist)

IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta sejumlah orang lainnya. Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun menghentikan izin ekspor benih lobster.

“Dalam rangka memperbaiki tata kelola pengelolaan benih lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajunhan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” tulisanya dalam keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (26/11/2020).

Dilanjutan Muhammad, bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat edaran ini ditetapkan, “diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat edaran ini ditetapkan,” pungkasnya.

Kasus ini juga melibatkan pihak swasta PT DPPP yang diduga menjadi pemberi suap terhadap perusahaan ACK. Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder ACK.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, pada awal Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPPP datang ke kantor KKP bertemu dengan staf khusus Edhy, SAF.

"Atas kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total sebesar Rp731.573.564," kata Nawawi, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (25/11/2020) malam.

Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan AMD yang diduga merupakan nominee pihak EP serta YSA. Atas uang yang masuk ke rekening ACK, diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan AMD, masing-masing dengan total Rp9,8 Miliar.

Selanjutnya, uang dalam bentuk 100.000 dolar AS dari SJT yang diterima melalui SAF dan seseorang berinisial AM. Selain itu ada pula setoran ke perusahaan Gardatama Security sebesar Rp5,7 miliar serta untuk stafsus, SAF dan APM, dengan total Rp436 juta.

"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020," ujar Nawawi.

Dengan adanya kasus ini, Plt Direktur Jendral Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini memberikan keputusan bahwa penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. (*)

Baca Juga