Nasib Nasabah Suram, Bumiptera Menanti Undang-Undang Baru

Market News
Hafid/Koran Sindo
2 hari yang lalu
Mahkamah Konstitusi akhirnya memerintahkan kepada Presiden Jokowi dan DPR wajib membentuk UU tentang Asuransi Usaha Bersama sebagai payung hukum AJB Bumiputera
Nasib Nasabah Suram, Bumiptera Menanti Undang-Undang Baru. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Terkait dengan kelanjutan kasus Bumiputera, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memerintahkan kepada Presiden Jokowi dan DPR wajib membentuk UU tentang Asuransi Usaha Bersama sebagai payung hukum AJB Bumiputera 1912.

Dengan adanya keputusan tersebut, membuat kondisi Bumiputera semakin penuh ketidakpastian dan hanya merugikan nasabah yang terlunta-lunta.

Sejatinya perintah MK tersebut dilakukan setelah mengabulkan tuntutan beberapa anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang mengajukan uji materiil Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian.

Pemohon meminta pembatalan karena UU Perasuransian tersebut mengatur badan hukum usaha bersama dalam PP. Dimana keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam Sidang Putusan MK.

"Memerintahkan DPR dan Presiden untuk menyelesaikan Undang-Undang tentang Asuransi Usaha Bersama dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," dalam surat keputusannya pada Kamis, (14/1/2021), di Jakarta.

Pengamat asuransi Diding S. Anwar mengatakan, dampak keputusan MK tersebut membuat PP No 87/ 2019 kini menjadi tidak mengikat. Namun kondisi organ perusahaan kini akan tetap Vaccum of Power (VoP).

Ditambahkan Diding, meskipun Bumiputera kembali mengikuti Anggaran Dasar AJBB tahun 2011, namun unsur BPA, Dewan Komisaris, dan Direksi kini tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar.

"Untuk jumlah organ saat ini tidak terpenuhi. Sangat ironis karena seharusnya energi mereka fokus membenahi keuangan Bumiputera agar dapat membayar klaim pemilik polis," ujar Diding.

Diding mengingatkan bahwa sekarang pengurus Bumiputera harus kembali fokus dan perhatian kepada jutaan pemilik polis yang juga sebagai anggota atau pemilik perusahaan AJBB 1912.

"Jangan mengurus yang aneh-aneh. Kasihan jutaan pemilik polis yang menderita. Mayoritas mereka para rakyat kecil," pungkasnya. (*)

Baca Juga